Halaman

Senin, 09 Januari 2012

[EKONOMI INDONESIA] Masyarakat Tak Punya Pilihan Transportasi

:iloveindonesia:iloveindonesiaEKONOMI INDONESIA:iloveindonesia:iloveindonesia


SURVEI yang dilakukan Tim Riset InilahREVIEW mendapatkan temuan, masyarakat tidak memiliki pilihan alternatif moda transportasi yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak akan mengubah moda transportasi sehari-hari hanya karena harga BBM naik.
Quote:

Sudah sejak lama besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi beban berat bagi pemerintah. Bila tidak dikendalikan, subsidi BBM itu bisa terus mengganggu keuangan negara.

Untuk itulah awal April nanti pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Bagi pemilik mobil berpelat hitam yang ada di Jawa dan Bali, mereka tak lagi diperkenankan memakai premium dan solar bersubsidi. Yang masih dibolehkan hanya angkutan umum, sepeda motor, dan pelayanan umum. Sebagai gantinya, pemerintah memberi pilihan kepada pemilik mobil pelat hitam untuk memakai pertamax atau gas.

Pada tahap awal, pembatasan BBM bersubsidi ini diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Pada 2013 dan 2014 baru kemudian menyasar ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.

Terkait rencana tersebut, Tim Riset inilahREVIEW melakukan selama satu bulan. Selama kurun waktu tersebut, 276 responden memberikan jawaban-jawaban yang diharapkan dapat mewakili suara masyarakat pengguna BBM bersubsidi.

Dari 246 responden pria dan 30 responden wanita yang mengikuti survei ini, kebanyakan di antara mereka adalah orang dewasa atau dewasa muda. Sementara itu, tingkat pendidikan dari responden kebanyakan lulusan sarjana S1 yang berjumlah 155 atau setara 56% dari total responden. Kebanyakan profesi para responden adalah pegawai swasta dengan jumlah 160 responden atau 58%.

Jika dikelompokkan dari penghasilannya, responden yang berpendapatan Rp 2,5 juta – Rp 5 juta berjumlah 74 orang atau 26,8%. Responden yang berpendapatan Rp 1 juta – Rp 2,5 juta berjumlah 71 orang atau 25,7%. Kelompok yang berpendapatan kurang dari Rp 1 juta sebanyak 32 orang, Rp 5 juta – Rp 10 juta sebanyak 55 orang, kemudian responden berpendapatan Rp 10 juta – Rp 15 juta dan Rp 15 – 20 juta berturut-turut 19 dan 10 responden.

Dari 276 responden, 54 % setuju dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada kalangan tertentu, asalkan harga premium tetap Rp 4.500 per liter. Sedangkan 38 % dari responden menjawab tidak setuju.

Sebaliknya, jika harga premium dinaikkan namun penjualannya tidak dibatasi pada lapisan masyarakat tertentu, jumlah responden yang setuju dan tidak setuju sama-sama 45%. Sisanya 9% cenderung bersikap netral dan 1% menjawab tidak tahu.

Menariknya, justru sebagian besar responden dari kelompok berpenghasilan Rp 5 juta – Rp 10 juta dan Rp 10 juta – Rp 15 juta menjawab setuju bila harga premium dinaikkan, namun penjualannya tidak dibatasi. Sedangkan lebih dari 50% di antara responden yang berpenghasilan Rp 1 juta – Rp 2,5 juta menjawab tidak setuju. Sementara itu, jumlah responden berpenghasilan Rp 2,5 juta – Rp 5 juta yang menjawab setuju dan tidak setuju hampir sama.

Hal yang sama terjadi lewat pertanyaan berikutnya. Apakah para responden setuju jika harga premium dinaikkan Rp 1.000? Terdapat 44% di antara 276 responden menjawab setuju dan 45% di antaranya tidak setuju, sedangkan 9 % bersikap netral dan 2 % tidak tahu.

Tetap Bensin

Terkait dengan rencana pemerintah mendukung bahan bakar alternatif seperti CNG atau Vi-gas, ternyata 67% dari responden mengatakan tetap akan menggunakan bahan bakar minyak walaupun harga akan dinaikkan. Ini berbanding lurus dengan pertanyaan selanjutnya.

Menurut Aditia Mahario, analis dari Tim Riset InilahREVIEW, hanya 21% dari responden yang mengatakan akan mengganti moda transportasinya sehari-hari. Sedangkan 21% lainnya masih inkonklusif, 6% di antaranya menjawab tidak tahu. Sedangkan 52% sisanya tidak akan mengganti kendaraannya hanya karena harga BBM akan dinaikkan.

"Dari dua pertanyaan itu, setidaknya dapat mengindikasikan bahwa pada dasarnya masyarakat belum mempunyai pilihan lain, selain mengkonsumsi BBM. Jadi, seharusnya pemerintah juga memikirkan, alternatif moda transportasi lain yang nyaman, aman, murah, dan tepat waktu, sehingga masyarakat memiliki alternatif," ujar Mahario.

Tetapi, lanjutnya, bisa pula yang terjadi justru elastisitas permintaan masyarakat terhadap BBM bersifat relatif inelastis. Kondisi ini dapat tercermin pada 52% dari responden yang menyatakan tidak akan mengganti moda transportasi hanya karena harga BBM dinaikkan.

Dalam kaitan itu, kondisi yang bertentangan justru muncul dari jawaban responden atas pertanyaan mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan kesehariannya. Sebanyak 60% responden mengaku bahwa kenaikan harga BBM berdampak signifikan pada aktivitas keseharian. Hanya 19% responden yang menjawab kenaikan harga BBM tidak berdampak signifikan, 16% bersikap netral dan 5% menjawab tidak tahu.

"Jadi jawaban para responden itu justru mengindikasikan bahwa permintaan masyarakat terhadap BBM yang bersifat inelastis itu, ternyata bukan disebabkan karena kuatnya atau tingginya daya beli masyarakat terhadap BBM, melainkan karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi BBM," jelas Mahario.

Adanya 60% responden yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, menurut Mahario, juga menunjukkan bahwa pada dasarnya naiknya harga BBM akan berpengaruh secara langsung terhadap daya beli sebagian besar masyarakat.

"Namun itu tadi, karena pemerintah tidak mampu memberikan alternatif pilihan moda transportasi yang lain, maka mau tidak mau masyarakat masih mengonsumsi BBM dengan harga yang lebih mahal meskipun harus melakukan berbagai penyesuaian konsumsi dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Sejalan dengan itu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tambah analis Tim Riset InilahREVIEW Tri Handhika, dapat dikelompokkan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan dua hal, yakni daya beli masyarakat dan kebijakan penetapan harga BBM. Dengan menggunakan analisis jalur (pathway analysis) terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daya beli masyarakat dengan kebijakan penetapan harga tersebut.

"Karena itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh sebelum menetapkan berapa besar nominal kenaikan harga BBM yang pantas," tegas Handhika.

Berkaitan dengan itu, 45% responden menilai kenaikan harga BBM bersubsidi yang layak adalah maksimal Rp 500 per liter. Sedangkan 27% lainnya menilai bahwa kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter masih dapat ditoleransi. Sedangkan jika premium atau solar akan dinaikkan sebesar Rp 1.500 per liter, 67% di antara responden menjawab tidak setuju. Hanya 19% yang mengaku setuju dan 13% masih bersikap ragu-ragu.

"Jawaban-jawaban tersebut mengindikasikan bahwa pada titik tertentu, sejumlah responden merasa kenaikan harga BBM sudah melampaui daya belinya masing-masing," jelas Mahario.

Di sisi lain, mayoritas responden yaitu 63% menyatakan tidak setuju bila untuk mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah menempuh cara pengalihan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Beras Miskin. Hanya terdapat 22% responden yang setuju terhadap program BLT dan Beras Miskin.
http://ekonomi.inilah.com/read/detai...n-transportasi








jangan lupa :rate5:rate5:rate5 kalo agan suka
kalo mau ngasih :toast:toast:toast ane terima
tapi jangan ngasih :batabig:batabig:batabig
:sorry kalo posting ane acak-acakan maklum ane masih nubitol :sorry

melvinvgunawan 09 Jan, 2012

Mr. X 09 Jan, 2012


-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2012/01/ekonomi-indonesia-masyarakat-tak-punya.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com

0 komentar:

Posting Komentar